Paslon peserta debat perdana
Citizenjournalists - Mentok, Bangka Barat, Debat perdana Pilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak tahun 2024, yang diselengarakan di Gedung Graha Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Mentok, Jumat ( 25/10 ) malam. Acara tersebut mengusung tema penguatan pondasi ekonomi-sosial daerah dalam memajukan Bangka Barat yang berdaya saing dan berkesinambungan.
Hadir pada acara debat perdana itu, ketiga kandidat Pilkada serentak Tahun 2024, dari masing - masing paslon satu, dua dan tiga yang didampingi oleh para pendukung ketiga paslon. Banyak hal yang menarik dalam edisi debat pertama diantara ketiga pasangan calon peserta pilkada serentak 2024 di Bangka Barat. Namun ada satu momem pada acara debat tersebut yang sangat menarik untuk kita simaik bersama. Momen itu berada ketika ketiga paslon mendebat permasalahan kemiskinan kepada paslon 01
Dalam debat tersebut pasangan calon nomor urut 1 Haji Sukirman dan bong ming ming yang selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati, dinilai berhasil menekan turun persentase penduduk miskin Bangka Barat dari 2021 hingga ke tahun 2024 mendapat sanggahan dari kedua paslon peserta debat.
Namun sanggahan itu berhasil dipatahkan, karena fakta yang ada, persentase penduduk miskin sejak masa pemerintahan H. Sukirman dan Bong Ming Ming tidak mengalami kenaikan.
Menelusuri keberan fakta tersebut, jejaring media ini mencoba mengakses halaman web Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat opsi persentase penduduk miskin (persen) dari tahun 2019 hingga tahun 2021 justru mengalami kenaikan, yang mana pada saat itu Pemkab Bangka Barat berada dibawah pimpinan Markus yang saat ini kembali mencalonkan diri yaitu pasangan calon 02.
Pada tahun 2019 Penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat ( persen ) berada di angka 2,67% dan pada tahun 2020 naik menjadi 2,70% begitu pula pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,75%.
Fakta tersebut berbanding terbalik dengan bantahan yang dikemukakan oleh paslon 02 dan 03 saat mendengarkan pemaparan dari paslon 01.
Pasangan calon 02 dan 03 mengklaim bahwa di saat pemerintahan H. Sukirman dan Bong ming ming Angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat terjadi kenaikan, namun tidak memberikan penjelasan standarisasi yang dipakai untuk menentukan Angka kemiskinan.
Perlu diketahui, untuk menghitung Angka kemiskinan di suatu wilayah ditentukan oleh diantaranya jumlah Penduduk miskin yakni penduduk yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari.
Untuk Kabupaten Bangka Barat sendiri nilai minimum pengeluaran makanan setara 2100 kalori per kapita sehari dan minimum pengeluaran kebutuhan non makanan seperti Perumahan sandang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2023 sebesar Rp. Rp.681.517 , angka ini sangat jauh berbeda pada tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 549.496.
Artinya dalam periode 2019 hingga 2023 garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berangsur meningkat pertanda apa yang menjadi kebijakan pemerintahan pada saat itu dapat mengurangi angka kemiskinan baik dalam persentase maupun dalam jumlah ribu jiwa.
Dapat disederhanakan bahwa ( gkm) garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita per hari acuan pada hasil Widya Karya pangan dan gizi tahun 1978 .
Nilai GKM sebuah wilayah dilihat dari standar minimum pengeluaran untuk makanan jika, pengeluaran seseorang untuk membeli makanan kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam sebuah wilayah maka orang itu termasuk penduduk miskin. (tim)
0 Komentar